Masamba (Kemenag Barru) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kemenag Kabupaten Luwu Utara, Ahad (13/4/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Ali Yafid, S.Ag., M.Pd.I., dan dihadiri oleh para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil Kemenag Sulsel, yaitu Kabid Penaiszawa, Kabid Pendidikan Madrasah (Penmad), Kabid Pendidikan Agama Islam (Pais), dan Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren). Hadir pula seluruh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Kakanwil Kemenag Sulsel menyampaikan sejumlah poin strategis, di antaranya:
1.Penguatan Layanan Haji Tahun 2025
Kakanwil menekankan pentingnya peningkatan layanan bagi jemaah haji, khususnya terkait murur, tanazul, dan layanan hingga kloter 39 dan 40. Materi manasik haji harus disampaikan secara profesional, disesuaikan dengan kondisi terkini di Tanah Suci. Pemateri diharapkan memahami secara mendalam aspek fikih, filosofi haji, serta penggunaan ID card sebagai syarat masuk asrama haji.
2.Gerakan Penanaman Pohon Ammatoa
Disampaikan pula arahan dari Sekjen Kemenag RI terkait gerakan penanaman pohon Ammatoa yang akan dilaksanakan secara serentak pada 22 April 2025. Diharapkan seluruh satuan kerja, termasuk madrasah dan KUA, turut berpartisipasi aktif.
3.Penguatan Kinerja dan Pengawasan ASN
Kakanwil menegaskan pentingnya pelaksanaan aplikasi e-Kinerja dan realisasi anggaran, termasuk program rehab kantor, SBSN, PLHUT, dan anggaran di Direktorat Pendis. Untuk tahun 2026, kemungkinan tidak ada bantuan anggaran untuk kantor Kemenag kabupaten/kota karena akan difokuskan pada pembangunan Tower Kanwil.
Ia juga menyampaikan bahwa sudah terdapat dua Kepala KUA di Sulsel yang diberhentikan akibat temuan pungli. Kakanwil mengimbau agar seluruh ASN, PPPK, dan honorer tidak merasa dirugikan oleh pimpinan. Jika ada permasalahan dengan Kabid, agar segera dikonsultasikan ke Kanwil.
4.Kebijakan Work From Home (WFH)
WFH pada hari Jumat masih diberlakukan, namun tetap harus diiringi dengan pelaporan administrasi secara tertib, seperti ceklok, LCKH, dokumentasi kerja, dan bukti kinerja lainnya.
5. Rumah Ibadah Ramah Pemudik
Kakanwil juga mengingatkan agar rumah-rumah ibadah di bawah naungan Kemenag menciptakan suasana yang ramah bagi para pemudik menjelang Idulfitri.
Sementara itu, beberapa Kepala Bidang turut menyampaikan laporan dan arahannya,
Kabid Penaiszawa menyampaikan bahwa pada 15 April 2025 akan digelar rapat LPTQ terkait penentuan MTQ dan STQH ke depan. MTQ Nasional tahun 2026 direncanakan akan diselenggarakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai tuan rumah.
Kabid PD Pontren menyampaikan bahwa Ujian Nasional PPKPS akan dimulai pada 14 April 2025. Selain itu, BAP Emis masih harus diperbarui di beberapa kabupaten/kota. Izin operasional pondok pesantren kembali dibuka mulai 1 Mei 2025, dan proses pengajuan bantuan harus dilakukan melalui aplikasi Sintren.
Aplikasi MQK juga direncanakan menjadi aplikasi nasional mulai bulan ini, dengan seleksi dilakukan secara nasional tanpa seleksi tingkat provinsi. CBT MQK akan dilaksanakan pada bulan September dan hasilnya akan dilanjutkan di Kabupaten Wajo.
Kabid Penmad menyampaikan bahwa seluruh madrasah yang mengikuti program Adiwiyata diwajibkan untuk ikut serta dalam penanaman pohon Ammatoa. Ia juga menegaskan pentingnya regulasi dalam pengusulan Kepala Madrasah, termasuk batas usia maksimal dan masa jabatan yang telah melewati 4 tahun. Pencairan TPG harus dilakukan tanpa kendala, dan jika ditemukan hambatan yang disengaja, akan dikenakan tindakan administratif.
Melalui Rakor ini, diharapkan koordinasi antar satuan kerja Kemenag di wilayah Sulawesi Selatan semakin solid, serta peningkatan layanan publik, khususnya menjelang musim haji dan tahun ajaran baru, dapat terlaksana secara optimal dan profesional. (dini)
